Jika blogger bicara tentang korupsi

Terus terang, selama ini aku tak nyaman bicara tentang korupsi. Bagiku korupsi masih merupakan kata yang tidak menyenangkan untuk dibicarakan, karena menggambarkan suatu kegiatan yang tidak terpuji dan penuh dengan tipu daya. Terlebih lagi, pelakunya selama ini selalu digambarkan sebagai tikus berdasi. Penggambaran yang bisa dikatakan ‘tepat’ karena siapapun tahu bahwa tikus adalah binatang pengerat yang suka menggerogoti barang. Aku tak suka tikus, makanya aku tak suka bicara tentang tikus, apalagi tikus yang identik dengan koruptor.

Namun saat ini berbagai media yang ada, baik media cetak maupun media elektronik, banyak memuat dan menayangkan para koruptor itu lengkap dengan perbuatannya. Kata korupsi menjadi tak asing lagi bagi telinga masyarakat Indonesia. Masyarakat pun makin ‘mengenal’ korupsi berikut wajah-wajah pelakunya.

Berita tentang korupsi yang terus menerus itu mau tak mau membuatnya menjadi bahan pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat, setelah sekian lama terpaksa tutup mulut dan tutup mata melihat korupsi di depan mata. Masyarakat yang sudah sangat muak dengan berbagai berita korupsi yang bagaikan air bah beberapa tahun ini mulai secara lantang bicara tentang korupsi. Masyarakat bisa menilai bahwa sudah terlalu banyak kerugian negara yang ditimbulkan oleh para koruptor.

Mungkin kondisi seperti di atas itulah yang membuat Joddie P. Palgunadi mengajak komunitas Blogger untuk bicara tentang korupsi. Tentu saja bukan sekedar bicara, namun diharapkan dapat memberikan solusi yang diharapkan dapat memberantas praktek korupsi di negeri ini. Suatu tantangan yang tidak mudah, namun tak ada salahnya untuk dicoba sekaligus untuk menunjukkan pada dunia bahwa para Blogger pun memiliki kepedulian untuk menghentikan praktek korupsi di negeri ini. Itulah sebabnya aku kini mencoba  bicara tentang korupsi, dengan kepala dingin. Harapanku semoga ada hal yang dapat dijadikan bahan diskusi untuk kebaikan bangsa dan negara ini di masa depan.

Dari Wikipedia disebutkan bahwa korupsi yang dalam Bahasa Latin adalah corruption (berasal dari kata kerja corrumpere) yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa korupsi adalah tindakan penyalagunaan jabatan untuk keuntungan pribadinya semata.

Penyalahgunaan dalam bidang apapun pasti merugikan banyak pihak, apalagi ini adalah penyalahgunaan jabatan. Dalam setiap jabatan, pasti mengandung banyak kewenangan, kesempatan, peluang, sarana dan bahkan juga dana guna menunjang pelaksanaan jabatan itu, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada publik. Apa jadinya jika semua itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pejabatnya saja ? Jika hal itu terjadi, maka bukan hanya publik yang dirugikan karena tidak mendapatkan pelayanan seperti yang seharusnya, negara pun menanggung banyak kerugian karena telah ‘membiayai’ kebutuhan pribadi  sang pejabat (berikut keluarganya).

Masalahnya, masyarakat pun sering minta ‘kemudahan’ dalam mendapatkan pelayanan publik. Akibatnya, mereka memilih untuk memberikan ‘imbalan’ kepada para pejabat yang memberikan pelayanan publik agar mereka mendapatkan prioritas dan dapat memangkas birokrasi yang ada. Kondisi demikian yang berlangsung terus menerus akhirnya ‘membudaya’ dan membuat para pejabat terbiasa menerima ‘imbalan’ atas pelayanan publik yang mereka berikan. Tanpa imbalan itu, maka pemberian pelayanan menjadi sedikit tersendat. Tentu saja keadaan demikian ibarat ‘telor dan ayam’ yang tak jelas mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibatnya.

Itu hanyalah satu contoh 'kecil' dari korupsi yang telah terjadi di negara kita, karena korupsi terlanjur merasuk di segala bidang kehidupan. Berbagai jenis korupsi dengan berbagai tingkatannya telah dijalankan oleh berbagai komponen masyarakat. Penggelapan, penyogokan/suap, nepotisme, penipuan dan sebagainya sudah menjadi hal yang 'biasa' dilakukan, dengan berbagai tujuan masing-masing. 

Sudah terlalu lama praktek korupsi ‘membudaya’ di negara kita. Untuk memberantasnya tentu saja membutuhkan kerja keras dan waktu yang cukup lama. Tentu saja tak mudah untuk membuat ‘koruptor’ kehilangan banyak ‘kenikmatan’ yang didapatkannya dengan korupsi. Sudah saatnya tindak korupsi dihapuskan agar tak lebih banyak kerugian negara yang ditimbulkannya dan tak lagi merugikan masyarakat. Jika terus menerus ditunda, tentu akan semakin banyak kerugian yang harus ditanggung oleh bangsa dan negara ini.

Bisa kita bayangkan, jika tak ada tindak korupsi di negara ini, maka negara ini sudah makmur sentosa. Kerugian negara yang telah mencapai trilyunan rupiah itu harusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa ini. Jika begitu keadaannya, tak ada masyarakat yang menderita busung lapar,  Drop Out atau putus sekolah apalagi buta huruf. Bahkan seharusnya pemerintah mampu menjalankan program pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Untuk bisa mewujudkan itu semua, jalan satu-satunya tentu saja dengan menghapus segala praktek korupsi dari negeri kita ini. Pemerintah sudah memulai dengan membentuk sebuah lembaga untuk memberantas korupsi, yaitu : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejauh ini aku yakin, jika KPK dipimpin dan dijalankan oleh orang-orang yang berdedikasi dan tegas, pasti dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Aku ingin memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada KPK agar menunjukkan hasil kerjanya, walau mungkin saja dibutuhkan lebih banyak kesabaran dan kerja keras untuk mewujudkannya.

Tentu saja kinerja KPK tak akan maksimal jika tidak didukung banyak pihak, khususnya penegak hukum. Jika penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan kehakiman) dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, maka keadilan akan benar-benar dapat ditegakkan. Namun jika ternyata pihak-pihak tersebut juga tercemar dengan korupsi (penyuapan, pemerasan dan sebagainya) tentu saja harapan agar negara terbebas dari korupsi adalah ibarat jauh panggang dari api.

Hal yang tak boleh dilupakan untuk membebaskan diri dari jeratan korupsi yaitu : Birokrasi. Selama ini panjangnya birokrasi telah memberikan kesempatan untuk melakukan tindak korupsi. Ada masyarakat yang tidak telaten menjalani panjangnya birokrasi dalam mendapatkan pelayanan publik. Hal itu membuat mereka memilih untuk mencari kemudahan dan ‘jalan pintas’ dengan cara memberi imbalan kepada aparat. Jika birokrasi ini dapat dipersingkat, maka peluang melakukan korupsi pun akan mengecil.

Ada satu hal yang tak boleh ditinggalkan dalam mewujudkan negara yang bebas dari korupsi yaitu memperbaiki mental bangsa ini. Jika mental bangsa ini sudah ‘sehat’ maka tak ada lagi pejabat yang minta dilayani ataupun meminta 'imbalan' atas pelayanan publik yang dilakukannya, tak ada lagi masyarakat yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan keistimewaan dan kemudahan dalam pelayanan. Yang pasti, penegak hukum yang bermental sehat akan mampu menjalankan tugasnya dengan kejujuran dan memegang teguh keadilan. 

Hanya itu yang dapat aku sampaikan. Aku sadar bahwa tak ada yang ‘baru’ dari tulisanku ini. Bagiku, pemberantasan korupsi yang sudah mengakar kemana-mana di negara ini tak mungkin dapat terselesaikan dalam waktu sekejap saja dan dari buah pikiran seorang saja. Butuh pembahasan yang matang dari berbagai aspek kehidupan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing untuk merancang suatu tindakan yang tepat. Semoga lahirnya negara yang bersih dan bebas korupsi tak lagi hanya menjadi impian semata. Semoga....